Wabup Bima Sampaikan Penjelasan Atas KUPA dan PPAS -P Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Kota Bima, Tribun Sumbawa – Pemerintah Kabupaten Bima melalui Wakil Bupati Bima, Rabu (8/9/2021).Penjelasan dari Bupati Bima terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyampaian Jawaban Bupati Bima atas PU Fraksi – fraksi Dewan Terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021 – 2026.

Dokumen tersebut dibacakan pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Yasin S.Pdi di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima.

Wakil Bupati Drs. Dahlan M. Noer menyampaikan, bahwa dalam proyeksi rancangan APBD-P pendapatan daerah direncanakan Rp. 1,78 Triliun, mengalami penurunan 2,09 persen dari target. Sementara belanja Rp.1,82 Triliun, turun 1,15 persen. Tantangan pembangunan Kabupaten Bima saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan dasar, penurunan angka kemiskinan, peningkatan daya beli, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan masyarakat (IPM), peningkatan kinerja dan penataan aset daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Karena itu lanjut Wabup Dahlan, rancangan kebijakan umum APBD perubahan dan plafon prioritas anggaran akan memaksimalkan potensi daerah untuk menuntaskan secara bertahap permasalahan yang ada.

“Ikhtiar ini dijabarkan dengan mendorong pencapaian Visi Bima RAMAH pada tahun pertama pelaksanaan APBD melalui program, kegiatan yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah,” terang Wabup dihadapan para anggota DPRD, Forkompinda dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang hadir pada paripurna tersebut.

Dikatakan Dahlan, gambaran kebijakan umum anggaran 2021 mencakup upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Penanganan Covid-19 yang berdampak pada penurunan alokasi belanja mengakibatkan adanya pemotongan langsung DAU dan dana alokasi lainnya oleh pemerintah pusat.

Aspek lainnya yang menjadi fokus adalah upaya mempertahankan alokasi anggaran pembiayaan daerah sehingga dapat memberi kontribusi positif dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui efisiensi anggaran dan Silpa yang sehat sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
Penyampaian pemerintah daerah tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Pansus. (TS/IM)

007

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Digelar Oktober, PBSI Harap Porkab Geliatkan Kembali Olahraga Bulutangkis di Sumbawa

Kam Sep 9 , 2021
Sumbawa Besar, TRIBUN Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Sumbawa, akan menggelar Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) pada Oktober 2021 mendatang. Rencananya, kegiatan terpusat di Lapangan Bulutangis, Pragas, Kecamatan Sumbawa.Ketua PBSI Kabupaten Sumbawa – Abdul Rafiq, SH., mengatakan, Porkab dilaksanakan dalam rangka persiapan menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang rencananya diselanggarakan […]