“Terkait Pelantikan Pengurus KNPI Versi Papua” DPD II KNPI Dompu Versi Jakarta Layangkan SOMASI ke Bupati Dompu

DOMPU,TRIBUN

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dompu kepengurusan Syarifudin S.Pdi (versi Jakarta) menyampaikan SOMASI atas pelantikan pengurus KNPI Dompu kepengurusan Rihul Rahman ST (versi Papua) oleh Bupati Dompu.

KNPI Dompu kepengurusan Syarifudin S.Pdi (versi Jakarta) juga meminta Bupati Dompu melalui Sat Pol PP untuk menertibkan dan mengosongkan aktivitas dan atau kegiatan atas nama DPD II KNPI Dompu di Gedung Pemuda terkecuali atas kepengurusan yang dipimpin Syarifudin S.Pdi (versi Jakarta).

Ketua KNPI Dompu versi Jakarta Syarifudin S.Pdi kepada awak media saat jumpa persnya di Taman Kota, Rabu (28/3/2018) kemarin mengatakan, dasar disampaikanya SOMASI atas kepengurusan versi Papua bahwa pada tanggal 24-28 Februari 2015 di Provinsi Papua pernah dilaksanakanya Kongres KNPI XIV dan hasil dari Kongres tersebut terpilihnya M Rifai Darus sebagai Ketua Umum DPP KNPI Periode 2015-2018.

Lanjutnya, bahwa pada Bulan Me 2015, 111 OKP tingkat Nasional dan didukung oleh 19 DPP KNPI Provinsi, menggelar aksi mencabut mandat terhadap Ketua umum terpilih saat itu, karena dianggap melakukan serangkaian tindakan yang melanggar ketentuan AD/ART Organisasi.

Demi kelancaran aktifitas organisasi, maka saat itu bertempat di Hotel Kartika Chandra tertanggal 1-2 Juni 2015 dilaksanakan Kongres luas biasa KNPI sebagai konsekwensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh ketua terpilih saat itu, dan secara aklamasi dari hasil kongres tersebut terpilih Fadl El Fouz A,Rafiq sebagai Ketua Umum DPP KNPI Peride 2015-2018.

Selanjutnya, pada tanggal 02 Februari 2016, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan Menteri HUKUM dan HAM RI Nomor : AHU-000412.AH.01.08 tahun 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan dewan pengurus pusat KNPI.

Pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan dewan pengurus pusat KNPI kata dia, diikuti dengan surat keterangan terdaftar dari Kementrian Dalam Negeri nomor 01-00-00/0100/VI/2012 yang berlaku hingga 18 Juni 2017.

Bahwa memperhatikan SE DPD KNPI NTB nomor 014/DPD/KNPI NTB/IV/2016 tentang pembentukan Carateker DPD KNPI Kabupaten/Kota se NTB maka keputusan tersebut haruslah diikuti oleh seluruh DPD II Kabupaten/Kota se NTB.

Dan menindaklanjuti hasil MUSDA DPD II KNPI Kabupaten Dompu maka Lalu Wirakencana ST selaku Ketua DPD I KNPI NTB mengelurkan Keputusan tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD II KNPI Dompu yang dipimpin Syarifudin S.Pdi dan Sekretaris Ika Rijky Veriani.

“Atas pengakuan kepengurusan kami sebagai Ketua DPD II KNPI Dompu yang sah dan legal maka segala aktifitas kepemudaan yang mengatasnamakan DPD II KNPI Dompu selain dari pada yang dipimpin saya sebagai Ketua adalah tidak sah, ilegal serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, “Tegas Syarifudin.

Dia juga menghimbau dan meminta stskholder baik unusr pimpinan daerah, kepala OPD dan Ormas dan LSM yang berhubungan dengan pendanaan dan aktifitas DPD II KNPI Dompu untuk tidak menindaklanjuti, menunda serta tidak mendistribusikan dana DPD II KNPI Dompu dibawah kepemimpinan Rihul Rahman.

“Bupati juga diminta mengambil sikap atas permasalahan yang kami sampaikan dalam SOMASI ini, jika SOMASI ini tidak diindahkan kami menganggap Bupati Dompu telah melakukan pembiaran atas persoalan dimaksud, “Ungkapnya.(TS/RF)

 

wartawan tribun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Jawab Persoalan Masyarakat, Bappelitbang Gelar Musrenbang

Rab Mar 28 , 2018
SUMBAWA BESAR, TRIBUN Untuk menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas sebagai syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Sumbawa menggelar Musrenbang RKPD 2019 di Aula H. Madilaoe ADT Lanatai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (28/3). Musrenbang RKPD 2019 merupakan rangkaian panjang proses musrenbang yang […]