Pemkot Bima di Demo Dengan Berbagai Tuntutan

Kota Bima,Tribun-Sumbawa.com – Aliansi Masyarakat Peduli Transparan Anggaran Kota Bima, kamis (18/06) mendatangi Pemkot Bima untuk menuntun transparasi penggunaan anggaran Covid-19. Selain itu, masa aksi juga menyorot pembangunan taman kodo dan krisis air bersih.

Massa aksi menyorot rindikasi menyelewengkan anggaran pencegahan Covid-19, sebesar Rp 14 miliar oleh Pemerintah Kota Bima. Dan Pemerintah Kota Bima tidak terbuka tentang alokasi dana dan besaran anggaran pencegahan Covid-19, yang diduga sebenarnya Rp 23,8 Miliar.

“Ada sejumlah masalah yang muncul seperti pemanfaatan anggaran tersebut yang terindikasi tidak tepat sasaran. Lalu data penerima bantuan Covid-19 terindikasi tidak valid,” ungkap Irfan, coordinator masa aksi.

Selain itu, DPRD Kota Bima juga dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol dengan baik. Untuk itu menuntut kepada DPRD Kota Bima mendesak pihak Pemerintah Kota Bima untuk membeberkan secara terbuka alokasi dan pemanfaatan anggaran pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 kepada masyarakat.

“Kami juga mendesak DPRD Kota Bima agar memanggil dan memeriksa Walikota Bima beserta jajaran terkait pemanfaatan dana belanja tak terduga yang terdapat dalam RAB penggunaan anggaran pencegahan Covid-19 yang fantastis,” jelasnya.

Selain anggaran Covid-19, massa aksi juga menyorot pembangunan Taman Kodo yang diduga lalai dalam perencanaan. Dan pembangunan diatas lahan milik pemkot tersebut, diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 4 Miliar.

Masa aksi juga menyoroti kelangkaan air bersih, dan dinilai pemerintah dinilai tidak memiliki rasa antusias terhadap perencaan secara terpadu tentang penanggulangan krisis air bersih yang merupakan kebutuhan vital masyarakat. “Kami mendesak Pemerintah Kota Bima agar  anggaran untuk lebih transparan untuk pembangunan jaringan air bersih, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” jelasnya.

Tuntutan lain, yakni soal rumah relokasi pasca banjir senilai Rp 166,9 miliar. Pemerintah Kota Bima dinilai tidak transparan tentang penggunakan anggaran relokasi rumah bantaran sungai pasca banjir 2016 yang dikonsentrasikan pada 3 titik yaitu di Kelurahan Jatibaru Timur, Lingkungan Oi Fo’o keluraahan Oi Fo’o dan di Lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo’o.

Pada program itu, Pemerintah Kota Bima disinyalir tidak transparan tentang kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi. Juga tidak transparan tentang pembangunan unsur-unsur penunjang rumah relokasi, antara lain pembanguna jalan, pemasangan jaringan listrik, pemasangan jaringan air bersih serta instalasi bagi perumahan relokasi. (Ts/Im)

wartawan tribun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Peringati Hari Keluarga Naisonal, Dinas P2KBP3A Berikan Pelayanan Gratis 6.609 Akseptor

Kam Jun 18 , 2020
Sumbawa Besar, Tribun-sumbawa.com – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa, akan memberikan pelayanan gratis kepada 6.609 akseptor 29 Juni mendatang. Pelayanan gratis tersebut dilakukan untuk memperingati Hari Keluarga Nasional ke 27 tahun 2020, dengan target 1 juta akseptor se-Indonesia. “Tanggal 29 Juni nanti, […]