Kegiatan dan Lalu Lintas Hasil Hutan Menurun Sejak Moratorium

Sumbawa Besar, tribun-sumbawa.com – Sejak diberlakukan moratorium penebangan dan lalu lintas kayu dan hasil hutan oleh Gubernur NTB, aktivitas penebangan dan lalu lintas hasil hutan menurun drastic. Meski demikian, pengamanan titik yang dipandang rawan, tetap dilakukan secara intensive oleh KPHP di Kabupaten Sumbawa.

“Sejak moratorium, kegiatan dan lalu lintas hasil penebangan hutan menurun drastic. Pengamanan di KPH cukup intensive kita lakukan, kita lakukan pengamanan ektra juga. Karena (intensitas pengamanan) kita juga tidak boleh turun. Syukur Alhamdulillah juga dengan adanya moratorium itu, yang terjadi di lapangan itu lumayan drastris. Tidak ada yang bisa dikategorikan membahayakan,” kata Kepala KPHP Orong Telu melalui, Kepala Seksi Pengamanan, Habibi, di ruang kerjanya Rabu (19/05).

Ditegaskan, meski terjadi penurunan, namun pemantauan dibeberapa titik tetap dipantu secara intensive. “Kalau kita dipengamanan itu, konsen mengamankan titik-titik konsetrasi beberapa jenis kayu yang memiliki nilai jual tinggi. dan syukur alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita pantau dengan baik,” katanya.

Ditempat berbeda, M.Asiarin, Kepala KPHP Ropang mengungkapkan, telah dilakukan pengamanan terhadap tiga unit truk yang mengangkut kayu. Kendaraan tersebut melintas dari Kabupaten Dompu, dan diamankan oleh KPHP Empang-Plampang. Kemudian kendaraan tersebut saat ini diamankan di KPHP Ropang.

“Diamankan di KPH, untuk memeriksa kelengkapan oleh empang-plampang. Dari luar kabupaten sumbawa. kalau dari instruksi, apapun alasannya tidak boleh. Dan kita mengamankan amanat pak gubernur yang diamanatkan kepada kita. Sesuai dengan instruksi gubernur, untuk penebangan hutan dan hasil hutan. Jadi selama tahun 2021 ini, untuk sementara tidak boleh ada penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu ke luar,” ucapnya.

Diungkapkan, saat ini kendaraan telah diamankan di sekirat KPHP Ropang dan KPHP lainnya untuk menunggu PPNS atau Gakum dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, serta Gakum Jabal Nusra – dibawah Kementerian LH dan Kehutanan RI.

“Kita di sumbawa tidak punya PPNS, kemungkinan akan ditindaklanjuti oleh teman-teman dari provinsi. Sekarang teman-teman sedang berkoordinasi dengan gakum provinsi, dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi maupun dengan gakum Jabal-Nusra,” jelasnya.

Dikatakan, selaruh KPHP di Kabupaten Sumbawa melakukan koordinasi untuk menerapkan pengamanan dan pemantauan berlapis sesuai dengan wilayah masing-masing. “Kita KPH di sumbawa ini membuat semacam pengamanan berlapis. Ada yang di timur, KPH Empang-Plampang, ada yang ditengah, sampai di barat ada KPH Puncak Ngengas,” katanya. (Ts/011)

wartawan tribun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Peningkatan Kualitas Informasi, Diskominfotik Kota Bima Gelar Pelatihan Admin Website OPD

Kam Mei 20 , 2021
Kota Bima, Tribun Sumbawa – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Bima, menggelar pelatihan tentang tata cara mengelola dan cara mengelola admin website OPD. Kegiatan ini berlangsung, Kamis (20/5/2021) yang diikuti peserta dari perwakilan masing – masing OPD di Kota Bima.  “Kamis (20/052021) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas […]