Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain

Penulis           : Taufiq, Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada KPPN Sumbawa Besar

Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai opersional pada tanggal 1 Januari 2014. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020.

Berbicara mengenai keanggotaan peserta BPJS Kesehatan, secara garis besar dibagi atas jenis kepesertaan sebagai berikut :

  1. Pekerja Penerima Upah (PPU)
  2. PPU Penyelenggara Negara

Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN/Pegawai Negeri Sipil) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • Prajurit

Prajurit adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.

  • Polri

Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian.

  • Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

  • Kepala Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi bagian dari segmen Pekerja Penerima Upah dalam Program JKN-KIS.

  • PPNPN

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pegawai tersebut merupakan pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

  • PPU Badan Usaha

Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah pada suatu Badan Usaha.

  • PD Pemda

Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda) adalah Penduduk yang belum diikutsertakan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan. Pendaftaran penduduk dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

  • Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
  • Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, bagi peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, PNS Polri, dan PPPK dan/atau PPNPN Pusat setiap bulannya dalam rangka iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.

Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dapat dibayarkan melalui pemotongan dari gaji/upah pejabat negara, PNS pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri serta PPPK dan/atau PPNPN pusat.

Anggota keluarga yang lain disini maksudnya meliputi anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Besaran iuran bagi anggota keluarga yang lain ditetapkan sebesar 1% dari Gaji atau Upah Peserta PPU per orang per bulan.

Gaji atau Upah sebagai dasar perhitungan Iuran (ASN, TNI, Polri) adalah take home pay yangterdiri dariGaji atau Upah pokok,Tunjangan keluarga, Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, Tunjangan profesi, dan Tunjangan kinerja.

Namun perlu diingat, pembayaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain tersebut diawali dengan pemberian surat kuasa dari Pekerja kepada Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan tambahan Iuran dan membayarkan kepada BPJS Kesehatan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai salah satu Eselon I pada Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2021 tentang Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain yang mengatur mengenai tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) Pusat yang gaji atau penghasilan tetap dibayarkan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, Prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, Anggota Polri, PNS Polri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pusat, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pusat. Khusus bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pusat, penghasilan tetapnya paling rendah sebesar UMR/UMK dan apabila penghasilan tetapnya dibawah UMR/UMK, satker melakukan pemotongan setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan setempat.

Pengelolaan administrasi pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi pembayaran gaji atau pembayaran penghasilan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Aplikasi pembayaran gaji atau pembayaran penghasilan tersebut meliputi:

  1. Aplikasi gaji modul satker atau aplikasi GPP untuk pembayaran gaji PNS pusat, PNS Kemhan, PNS Polri, dan PPPK pusat.
  2. Aplikasi DPP untuk pembayaran gaji prajurit TNI.
  3. Aplikasi BPP untuk pembayaran gaji anggota Polri.
  4. Aplikasi SAS untuk pembayaran penghasilan tetap PPNPN pusat.

Berdasarkan data potongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dalam daftar gaji dan/atau daftar pembayaran penghasilan PPNPN, KPA/PPK Satker wajib menyampaikan data anggota keluarga lain PPU pusat kepada BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan dari segmen anggota keluarga yang lain PPU pusat.Penyampaian data keluarga yang lain dan pendaftaran dapat dilaksanakan secara kolektif.Pendaftaran dilampiridata potongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dalam daftar gaji dan/atau daftar pembayaran penghasilan PPNPN dan hasil Permintaan Konfirmasi Eligibilitas Kepesertaan dari BPJS Kesehatan.

Program Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain memiliki banyak sekali manfaat dan nilai tambah, antara lain adalah PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, PNS Polri, PPPK pusat, dan PPNPN pusat dapat dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang pelaksanaan pemotongannya secara otomatis dalam pembayaran gaji. Selain itu Tarif iuran lebih murah dibandingkan menjadi peserta mandiri dan manfaat kelas perawatan mengikuti golongan PNS/prajurit/Polri. Disamping tentunya mekanisme pemotongan iuran dapat lebih tertib, efektif dan efisien sehingga meningkatkan kolektibilitas iuran JKN, memperoleh kepastian menjadi peserta program jaminan kesehatan, karena sebelum dilakukan pemotongan telah dilakukan konfirmasi eligibiltas kepesertaan serta pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif oleh Satker.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dengan dukungan regulasi tata cara pemotongan pada pembayaran gaji, KPPN Sumbawa Besar sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan lingkup wilayah kerja Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat telah melangsungkan kegiatan sosialisasi Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain pada tanggal 14 Oktober 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom yang diikuti oleh seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sumbawa Besar.

003

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Jelang WSBK, Polda NTB Terus Galakkan Bansos Bantu Warga

Sen Nov 8 , 2021
Lombok Tengah, tribun-sumbawa.com – Kepolisian Daerah (Polda) NTB terus menggalakkan aksi BantuanSosial (Bansos) guna membantu warga korban konflik lahan dampak pembangunan Sircuit Mandalika. Direktur Intelijen dan Keamanan (Dir Intelkam) Polda NTB, Kombes Pol.Sutrisno, H.R.SH S.I.K, M.Si berharap agar warga dan pemerintah desa bisa sama sama ikut menjaga keamanan dan ketertiban […]