Digipay – Marketplace dan Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa

Penulis        : Taufiq, Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada KPPN Sumbawa Besar

Sejak terjadi pandemi Covid-19  perkembangan teknologi informasi sangat pesat, pelaksanaan belanja dan pembayaran atas beban APBN pun mengikutinya. Salah satu adaptasi yang dilakukan adalah mekanisme pembayaran melalui sistem marketplace. Sistem ini dapat menghubungkan antara satuan kerja (selaku pembeli) dengan vendor (selaku penjual), dalam mekanisme belanja oleh pemerintah.

Dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2018 yang   mengatur tentang tata cara   pembayaran   dan   penggunaan   Kartu   Kredit   Pemerintah, maka   Bendahara Pengeluaran pada   Satuan   Kerja   Kementerian/Lembaga dapat   melaksanakan pembayaran atau tagihan   melalui   mekanisme   Uang   Persediaan   dengan menggunakan   Kartu   Debit, Cash   Management   System (CMS), dan   Kartu   Kredit Pemerintah   (KKP).  Sehingga   pelaksanaan   belanja   dan   pembayaran   atas   beban APBN melalui mekanisme Uang Persediaan yang dikelola oleh bendahara, dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem marketplace.

Saat ini pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan telah mengembangkan  Sistem Digital Payment – Marketplace (DIGIPay)   dalam rangka pemberdayaan UMKM. Sistem marketplace merupakan sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan. Sistem ini tentu sangat menguntungkan bagi para pihak. Secara umum marketplace dapat dipahami sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli, dan ini tentu sudah berlaku secara umum seperti yang sudah terjadi di kalangan masyarakat saat ini, seperti bukalapak, tokopedia, shopee dll. Sementara itu Digital Payment adalah pembayaran dengan mekanisme overbooking/pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau pendebetan kartu Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace.

Menjelang   akhir  tahun  2019,  Direktorat   Jenderal   Perbendaharan (DJPb) menginisiasi   penggunaan   Uang   Persediaan   melalui   sistem marketplace dengan Digital   Payment.  Yaitu   dengan   diterbitkannya   Peraturan   Direktur   Jenderal Perbendaharaan   Nomor   Per-20/PB/2019   tentang   Uji   Coba   Penggunaan   Uang Persediaan Melalui Sistem   Marketplace dan Digital Payment   pada Satuan Kerja. Dan   sejak   tahun   2020   semua   satker   instansi   vertikal   DJPb   telah ditetapkan sebagai peserta uji coba sistem ini, yang terdiri dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan   Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia.  Adapun   Bank Umum yang ditetapkan   sebagai   peserta   uji   coba adalah   tiga   bank   yang   tergabung   dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Diciptakannya suatu sistem pasar daring dengan fasilitas pembayaran melalui digital payment sebagai sebuah terobosan, tentu memiliki tujuan strategis. Tujuan strategis penggunaan digital payment dalam sistem marketplace belanja pemerintah, antara lain:

a. Menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif.

Dengan pemanfaatan sistem marketplace, pembayaran atas pengadaan barang/jasa pemerintah   yang   dilakukan   oleh   pejabat   pengadaan, bendahara   tidak   perlu   lagi mengambil uang di bank dan melakukan pembayaran secara tunai kepada penyedia barang/jasa. Bendahara cukup melakukan pembayaran melalui Kartu Debit, CMS, ataupun KKP.

b. Mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Dengan melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem marketplace maka pembayaran akan diproses melalui mekanisme overbooking/pemindahbukuan dari rekening bendahara ke rekening penyedia barang/jasa secara elektronik melalui Kartu Debit/CMS/KKP.

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara.

Dengan bertransaksi  pada  sistem  marketplace,  uang  yang  ada  pada   bendahara dapat   dipantau  by   system  sehingga   selanjutnya   dapat  dilakukan   analisis   untuk mengoptimalkan pengelolaan Uang Persediaan.

Sementara itu KPPN sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sejak awal tahun 2020 yang lalu sudah mulai memperkenalkan sistem Digipay-Marketplace untuk digunakan oleh satker dalam membelanjakan Uang Persediaan (UP).  Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berupaya untuk dapat diimplementasikannya Digipay-Marketplace di semua satker pengelola APBN di seluruh Indonesia, salah satunya melalui KPPN di seluruh Indonesia termasuk KPPN Sumbawa Besar.  

Sampai dengan periode September 2021, tercatat sudah ada 19 satuan kerja lingkup KPPN Sumbawa Besar yang terdaftar pada sistem Digipay-Marketplace. Selain itu ada 5 vendor atau penyedia barang/jasa yang berhasil “direkrut” untuk bergabung ke Digipay. Untuk realisasi jumlah transaksi sendiri sampai September 2021 tercatat ada 31 jumlah transaksi yang dilaksanakan melalui sistem Digipay.

Masih rendahnya jumlah Satker yang memanfaatkan Digipay untuk transaksi pemerintah tentunya menjadi perhatian bersama. Hal yang mungkin menjadi penyebab adalah kurangnya edukasi kepada Satker maupun penyedia barang/jasa.  Untuk itu perlu diambil langkah stratergis dalam rangka penyampaian informasi mengenai manfaat dan kemudahan bertransaksi yang ditawarkan Digipay.

Adapun langkah yang sudah dilaksanakan adalah sosialisasi ke seluruh mitra kerja dan bekerjasama dengan perbankan yang memiliki Digipay-Marketplace. Langkah selanjutnya perbankan juga telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke seluruh satker mitra kerja KPPN Sumbawa Besar baik secara daring atau luring. DJPb di tingkat pusat dan daerah (KPPN) juga melakukan monitoring dan evaluasi di setiap tahapan tersebut.

KPPN Sumbawa Besar sebagai unit vertikal Kanwil DJPb Provinsi NTB melaksanakan upaya mengenalkan potensi keunggulan Digipay sebagai solusi dari isu permasalahan inisiatif sebelumnya. Upaya ini dilakukan dengan mendorong partisipasi satker untuk mendukung upaya terkini dari pemerintah, melalui pemenuhan data untuk rekrutmen rekanan/penyedia barang/jasa yang potensial untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang tidak spesifik dengan nilai yang relatif kecil. Secara aktif membantu akses sistem Digipay dengan memberikan pendampingan untuk mengenalkan transaksi digital sebagai peluang usaha dengan upaya yang minimal namun sesuai dengan bidang usaha UMKM. Untuk lebih mendorong peningkatan jumlah transaksi dengan Digipay, KPPN Sumbawa Besar memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang aktif menggunakan instrumen transaksi non tunai. Langkah strategis tersebut diambil untuk mencapai suksesnya Digipay sebagai sebuah terobosan kebijakan pelaksanaan anggaran melalui instrumen yang relatif baru dan mengadopsi teknologi modern yang patut mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai sebuah terobosan kebijakan pelaksanaan belanja dengan UP melalui system Digipay-Marketplace yang relatif baru dan mengadopsi teknologi modern, ini sangat tepat dalam era digital saat ini dan patut mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami berharap para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pengelola anggaran segera mengimplementasikan Digipay-Marketplace di Satuan Kerja masing-masing sebagai wujud nyata bahwa kita berperan dalam mewujudkan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan anggaran dengan tata kelola yang baik, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

002

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Hadir Saat Korban Kebakaran Membutuhkan, Walikota Bima Salurkan Bantuan

Rab Okt 13 , 2021
Kota Bima, Tribun Sumbawa – Musibah kebakaran hebat yang menimpa 63 rumah di Desa Naru Kecamatan Sape masih menjadi perhatian khalayak umum. Tak terkecuali Walikota Bima, sebagai Kepala Daerah tetangga yang secara geografis letaknya dekat dengan lokasi bencana tersebut.Pada Rabu 13/10/2021 sekitar pukul 10.00 wita H. Muhammad Lutfi SE (HML) […]