DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI DHARMA KARYA DHIKA 2021 “KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DUKUNG AKSELERASI INDONESIA SEHAT DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL”

PRESS RELEASE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 
SEMINAR NASIONAL 

Jakarta, 12 Oktober 2021 

Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Kementerian Hukum  dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka  Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021. Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di  Graha  Pengayoman  Kementerian  Hukum  dan  HAM  serta  daring  melalui  zoom  dan  youtube  mengundang  seluruh  elemen  masyarakat  agar  dapat  berperan  aktif  ikut  serta  membangun  Indonesia yang lebih baik. 

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah  momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan  dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan  dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan  mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta  mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness)  melalui  peran  Ditjen  PP  dan  BPHN  dalam  pembenahan  regulasi  serta  peran  AHU  dalam  penyederhanaan   proses   perizinan.   Ditjen   KI   juga   berperan   mendukung   UMKM   dengan  menyediakan  layanan  digital  untuk  pendaftaran  merek  sedangkan  Ditjen  Imigrasi  berinovasi  menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor. Guna mempertajam mainstreaming Bisnis  dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk  memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis. 

Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Beliau menyampaikan  bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.  “Aturan  kedaruratan”  dibutuhkan  guna  mencegah  keterlambatan  bertindak  yang  berpotensi  menyebabkan kerugian negara yang lebih besar. 

Beliau menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa  dengan  pintu  darurat  di  masa  krisis  dapat  kita  aplikasikan  dalam  tata  peraturan  perundang- undangan.  Setiap  keputusan/kebijakan  harus  berdasar  pada  azas  pemerintahan  yang  baik  utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.  Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku  ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan  strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.

admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Peduli Korban Kebakaran di Sape, KMKB Makassar Gelar Aksi Galang Dana

Kam Okt 14 , 2021
Makassar , Tribun Sumbawa – 13 Oktober 2021 Tim Tanggap Bencana KMKB Makassar melakukan aksi galang dana jilid 2 untuk korban kebakaran Desa Naru kecamatan Sape kabupaten Bima. Pengalangan dana bertempat di Jln.Tumanurung Syekh Yusuf Gowa Sulawesi Selatan. Koordinator Tim Tanggap Bencana KMKB Makassar Aditya Hidayatullah mengungkapkan, gerakan kemanusiaan seperti […]