BLT-Dana Desa, Perlindungan Sosial dan Percepatan PEN

Penulis : Taufiq
Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada KPPN Sumbawa Besar

Sejak pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 telah berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis sepanjang tahun 2020. Pemerintah telah mengambil langkah untuk mencegah memburuknya situasi perekonomian dengan berbagai cara melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang biasa disingkat dengan PEN.

Sesuai arahan Menteri Keuangan, program PEN yang diarahkan untuk mendorong perekonomian yaitu; Pertama, percepatan realisasi program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PHK), penyaluran bantuan sosial, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Kedua, percepatan penganggaran dan realisasi Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Ketiga, program padat karya pada beberapa kementerian/lembaga (K/L). Keempat, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan PPN perumahan yang mulai diberlakukan pada Maret 2021. Kelima, percepatan program vaksinasi tahap kedua untuk menciptakan kepercayaan pada masyarakat.

Jaring Pengaman Sosial atau Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang merupakan salah satu bagian dari program PEN turut menjadi perhatian dan prioritas bagi pemerintah beserta para pemangku kepentingan dan masyarakat. Pemerintah telah menerapkan program-program jaring pengaman sosial (JPS) yang mencakup, antara lain, bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja, dan pemotongan tagihan listrik. Agar tujuan dari program JPS dapat tercapai dan menjangkau kelompok yang paling terdampak pandemi Covid-19, maka pemerintah perlu menyusun mekanisme yang tepat untuk pendataan sasaran dan penyaluran bantuan sosial, menyesuaikan pelatihan Kartu Prakerja dengan kebutuhan prioritas, memperluas cakupan sasaran dan mengubah skema bantuan listrik, serta menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil (UMK) agar mereka terhindar dari kebangkrutan.

Berbagai bantuan telah disalurkan pemerintah, termasuk salah satunya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang penyalurannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. KPPN merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang selain bertindak sebagai Kuasa BUN di daerah, juga merupakan Satuan Kerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

APBN merupakan salah satu instrument Pemerintah dalam mengambil kebijakan fiskal khususnya di bidang Perbendaharaan maupun di bidang Ekonomi. Sehingga dalam mengambil kebijakan fiskal dalam program PEN, APBN memiliki peran yang sangat besar.

Pemerintah dalam menghadapi situasi perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut memberikan stimulus fiskal yang salah satunya dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk menjangkau masyarakat di desa yang tergolong miskin maupun yang terdampak Pandemi secara ekonomi dan secara materil.

Regulasi atau ketentuan terkait Penyaluran Dana Desa dan BLT Desa/BLT-DD diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 dan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Penyaluran Dana Desa dan BLT-Dana Desa dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), dimana pengajuan permintaan Penyaluran BLT-Dana Desa sendiri dapat dilakukan untuk 3 bulan sekaligus, dan untuk selanjutnya disalurkan kepada KPM yang memenuhi kriteria di masing-masing Desa. Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa pada tahun 2020, maka dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap II TA 2021.

Alokasi Dana Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2021 adalah sebesar Rp72 trilliun, yang terdiri dari Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Affirmasi. Dari total anggaran Dana Desa tersebut, terdapat porsi BLT-Dana Desa yang wajib dianggarkan oleh Pemerintah Desa melalui Penetapan/Perubahan APBDesa.

Adapun kewajiban dan sanksi untuk menganggarkan BLT-Dana Desa dikecualikan bagi desa, yang apabila berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Bagi Pemerintah Daerah/Kabupaten, terdapat permasalahan jumlah KPM tiap desa bervariasi, sehingga beban untuk alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa berbeda tiap desa dan berpotensi ada desa yang tidak dapat menganggarkan BLT Desa/BLT-DD. Oleh sebab itu, Pemda diharapkan dapat turut memberikan dukungan dalam penyaluran BLT Desa/BLT-DD agar dapat tercapai. Salah satu cara yang dapat dan telah ditempuh oleh pemda yaitu dengan menambah Alokasi ADD bagi desa yang tidak mencukupi anggarannya ketika mengalokasikan anggaran BLT Desa/BLT-DD.

Siapakah Penerima BLT-Dana Desa?
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada kepada kelurga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19. Penerima BLT dilakukan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa. Kriteria Penerima BLT Desa/BLT DD yaitu; keluarga miskin atau tidak mampu, berdomisili di Desa yang bersangkutan, dan bukan penerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat atau Daerah.

Proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19 yang ada di Desa dengan basis pendataan di tingkatan RT dan RW. Kemudian dilanjutkan ke tingkat Musyawarah Desa Khusus terkait validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-Dana Desa yang pada akhirnya menghasilkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, untuk selanjutnya dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota atau dapat diwakilkan ke Camat.

Mekanisme Penyaluran BLT-Dana Desa
Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan pihak Pemerintah Desa bersama pihak-pihak terkait diantaranya Camat, Satuan TNI/Polri, dan BPMD mengadakan pertemuan dan mengundang calon penerima bantuan atau KPM untuk selanjutnya menerima BLT-DD sesuai ketentuan sebesar Rp300.000,- per bulan, pelaksanaan dokumentasi, dan menandatangani Berita Acara Penyerahan atau Penyaluran BLT-DD di tingkat desa. Setelah itu, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penyaluran BLT-DD kepada Kepala Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran BLT-Dana Desa antara lain: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa/BLT-DD, Badan Musyawarah Desa dalam hal penetapan KPM dan APBDesa, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat, serta BPK/BPKP selaku auditor Pemerintah.

Khusus di KPPN Sumbawa Besar, sebagai Pengelola Penyaluran Dana Desa untuk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, tercatat ada 17.218 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa yang tersebar di 214 Desa, dengan rincian 157 Desa di Kabupaten Sumbawa dan 57 Desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Data ini diambil dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara periode sampai dengan September 2021.

KesimpulanPemutakhiran data untuk perlindungan sosial harus terus dilakukan oleh Kementerian/Dinas Sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dan pada akhirnya data KPM BLT-Dana Desa yang akurat akan menghasilkan penyaluran BLT-Dana Desa yang tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

002

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Wagub NTB : 2021 Kader Posyandu Harus 100 Persen Tersertifikasi

Sab Sep 25 , 2021
Mataram, Tribun – Pemerintah Provinsi NTB terus menggesa percepatan sertifikasi kader posyandu, guna meningkatkan kualitas kader dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui posyandu keluarga. Hingga kini, total jumlah kader poayandu sebanyak 37.731 kader, diantaranya sebanyak 28.142 (86.63%) kader yang terlatih, 33.489 (85.67%) kader yang tersertifikasi, 5.942 (13.37%) kader yang […]