“Angka Pernikahan Dini Tinggi” DPRD Dompu Dukung Dibentuk Perda Pencegahan Pernikahan Dini

DOMPU,TRIBUN

Usulan BKKBN Perwakilan Provinsi NTB agar setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTB menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan pernikahan dini mendapat dukungan dari wakil rakyat di Kabupaten Dompu.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin S.Sos yang dikomfirmasi, Kamis (22/2/2018) lalu mengatakan, perda tersebut sudah mendesak dan harus diterapkan di kabupaten berjuluk Bumi Nggahi Rawi Pahu itu.

“Kami mendukung lahirnya Perda itu. Karena, sifatnya sudah mendesak untuk segera diterapkan. Karena angka pernikahan dini di Kabupaten Dompu cukup tinggi, ”Kata Bucek sapaan akrab Ketua DPRD Dompu dihubungi via HP.

Dikatakan Bucek, untuk proses lahirnya perda terlebih dahulu melalui usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam bentuk rancangan peraturan daerah (Raperda), kemudian akan diparipurnakan hingga akhirnya disahkan menjadi Perda.

“Harus melewati beberapa proses untuk mejadi sebuah produk perda yang baru, ”kata Bucek.

Politisi PAN tersebut menyebutkan, untuk membentuk rancangan peraturan daerah (perda) perlu melakukan kajian terlebih dahulu, setelah kajian terpenuhi kemudian dipariprunakan untuk disahkan menjadi Perda, ”Harus ada kajian dulu, “ucapnya.

Menurut kacamata mantan wartawan senior Dompu ini, dampak pernikahan usia dini membawa beban ekonomi yang makin bertambah berat, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan bunuh diri.

“Nikah dini sebenarnya hasil dari pola pikir yang kurang rasional. Nikah dini dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan hidup, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Bahkan, nikah dini dianggap jalan keluar dari pergaulan bebas remaja. “Ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (D2KB) Dompu, Gatot Gunawan SKM, M.Kes mengatakan, dampak dari tingginya nikah pada usia di bawah umur adalah “total feltirity reat” (TFR) atau jumlah anak yang akan dipunyai oleh seorang wanita selama reproduksinya per 1.000 wanita terjadi peningkatan yang cukup drastis.

Lanjutnya, tingginya angka perkawinan usia anak atau pernikahan dini di Kabupaten Dompu, memerlukan sebuah upaya maksimal sebagai upaya pencegahan maupun antisipasi.

Salah satunya kata dia, dengan melahirkan sebuah produk Peraturan daerah (Perda) yang berisi sanksi jika ada pihak yang melanggar. 

“Lahirnya perda tentang pencegahan perkawinan pada usia anak sudah mendesak sifatnya, mengingat tingginya tingkat pernikahan dini di kabupaten Dompu ini, ”jelas Kadis DP2KB yang juga Plt Kadis Kesehatan Dompu ini. 

Seperti diketahui. Berdasarkan data yang dirilis DP2KB Kabupaten Dompu, angka pernikahan dini di kabupaten Dompu merata diseluruh Kecamatan di Kabupaten Dompu.(TS/RF)

 

wartawan tribun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tenaga Kesehatan di Dompu Wajib Punya Legalitas STR

Kam Mar 1 , 2018
DOMPU,TRIBUN     Semua tenaga kerja kesehatan, termasuk di wilayah Kabupaten Dompu harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai persyaratan legalitas melakukan praktik kerja. Demikian disampaikan Abubakar Husain AMG, Kabid Pelayanan Dan Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Dompu ditemui dikantornya, Kamis (1/3/2018) kemarin. Dikatakan, bagi tenaga kesehatan yang baru lulus sekolah di […]