Tiga Agenda Besar Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

Jakarta, Tribun-sumbawa.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga agenda besar yang harus diwujudkan dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Ketiga agenda tersebut ialah pembenahan regulasi nasional, reformasi birokasi, dan peningkatan kampanye literasi antikorupsi di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/08).

Presiden menyebutkan, regulasi tumpang tindih harus dijadikan prioritas untuk dibenahi sebagai agenda besar pertama tersebut. “Regulasi yang tumpang tindih, tidak jelas, dan tidak memberikan kepastian hukum yang membuat prosedur berbelit-belit, yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi, ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, semangat pembenahan regulasi, salah satunya tengah dimulai pemerintah melalui omnibus law yang menyinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak. Sehingga antara undang-undang bisa selaras memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel. Langkah penyederhanaan yang juga sekaligus meningkatkan akuntabilitas tersebut tentunya akan meningkatkan langkah dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kita akan terus melakukan sinkronisasi ini secara berkelanjutan dan jika bapak atau ibu menemukan adanya regulasi yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan pada saya,” kata Presiden.

Namun, Kepala Negara mengingatkan kepada penegak hukum dan pengawas untuk tidak memanfaatkan hukum atau regulasi yang saat ini belum sinkron tersebut untuk menakut-nakuti pengambil kebijakan dan pelaksana. “Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat, kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu,” tuturnya.

Agenda besar yang kedua yakni reformasi birokrasi. Presiden mengatakan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan divisi harus segera disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan dan penghasilan dari para birokrat. “Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, memecah anggaran dari unit-unit kecil yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan untuk rutinitas saja,” imbuh Presiden.

Presiden mengingatkan, reformasi birokrasi juga erat kaitannya dengan perizinan dan tata niaga yang juga harus memperoleh perhatian khusus. Sebab, yang berkepentingan terhadap perizinan bukan hanya pelaku usaha besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya lebih dari 60 juta dan menjadi penopang utama perekonomian nasional kita.

Maka itu, sistem perizinan dan tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus segera dirombak dengan salah satunya menerapkan penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi masyarakat. Apalagi tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi.

“Yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat,” ujarnya.

Kampanye terhadap literasi antikorupsi, yang menjadi agenda besar ketiga, harus bersama-sama digalakkan. Masyarakat harus dapat menyadari mengenai apa itu korupsi, gartifikasi, hingga kepatutan dan kepantasan yang kemudian menjadi budaya keseharian.

“Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu kepada keluarga, tetangga, dan kepada Allah Swt.,” ucapnya.

Ajak Seluruh Komponen Bangsa

Kepala negara mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyamakan visi dan menyelaraskan langkah untuk melaksanakan tiga agenda besar tersebut dan membangun pemerintah yang efektif, efisien, inovatif, sekaligus bebas dari korupsi.

Presiden Joko Widodo menegaskan, upaya pencegahan korupsi harus bersama kita lakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, aksi penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana tersebut tetap harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu.

Menurutnya, situasi pandemi saat ini merupakan satu momentum yang tepat untuk berbenah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid ini merupakan momentum tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, membangun pemerintahan yang produktif, efisien, dan mampu bergerak cepat bukan berarti meniadakan transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, kedua hal tersebut justru harus berjalan beriringan dan saling menguatkan.

“Hal ini memang tidak mudah. Tetapi ini adalah tantangan yang harus kita pecahkan. Kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah konkret yang konsisten dari waktu ke waktu,” imbuhnya.

Oleh karena itu, budaya antikorupsi sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi harus betul-betul digerakkan. Kepala Negara mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut.

Presiden meyakini bahwa dengan keteladanan yang diberikan, ditambah perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi, maka masyarakat juga akan menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini. “Saya akan terus mengikuti aksi pencegahan korupsi ini dari waktu ke waktu,” tuturnya. (Ts/011/Setpres)

wartawan tribun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Sinergi Perguruan Tinggi dan Industri Diapresiasi

Rab Agu 26 , 2020
Jakarta, Tribun-sumbawa.com – Prioritas Kabinet Indonesia Maju dalam lima tahun ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut diyakini Presiden Joko Widodo sebagai salah satu modal bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, selain infrastruktur yang baik serta kelembagaan dan cara kerja yang efisien. “Infrastrukturnya baik, […]