Manajemen GRTH, Bantah Tudingan Memo Sepihak

HRD Grand Royal Hotel Taliwang (GRTH) Syafruddin

SUMBAWA BARAT, TribunSumbawa.com
Pengaduan belasan karyawan Grand Royal Taliwang Hotel (GRTH) kepada Dinas Nakertrans KSB atas tuntutan pembayaran gaji dan THR, sehingga berbuntut terhadap timbulnya memo yang terkesan sepihak.
Terkait tuntutan Sukardi dkk merupakan karyawan yang dirumahkan atau di non aktifkan sementara, oleh HRD Grand Royal Taliwang Hotel (GRTH).
Menanggapi tudingan tersebut pihak Manajemen Grand Royal Hotel Taliwang (GRTH) melalui HRD Syafruddin saat dikonfirmasi media ini, mengaku, bahwa pihaknya baru satu kali memenuhi undangan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, sebagai utusan pimpinan pada 1 Juli 2020.
Akan tetapi, kata Syafruddin menyesalkan, semesti nya pertemuan (pertama,Red) kehadirannya hanya untuk memenuhi panggilan/undangan Dinas Nakertrans KSB guna menyampaikan klarifikasi, sebagimana isi dari surat panggilan tersebut, justru sebaliknya pada agenda tersebut oleh Disnakertrans KSB mempertemukan pihaknya selaku utusan Pimpinan dengan Sukardi dkk.
Kendati demikian pihaknya mengapresiasi sikap Dinas Nakertrans KSB telah berkenan menjadi mediator dalam pertemuan pertemuan (pertama,Red) tersebut, ujar, Syafruddin. Sehingga pertemuan antara pihaknya selaku utusan dari GRTH dengan Sukardi dkk menimbulkan kesan Tripartite.
Hal senada pula disampaikan oleh Accounting Departemen Grand Royal Taliwang Hotel (GRTH), Wim Hidayat menilai, pihak Dinas Nakertrans KSB tidak melakukan pemanggilan sesuai surat panggilan/undangan, tanpa melalui proses atau pun prosedur perundingan sesuai tahapan nya.
Justru pihaknya terkejut, yang semestinya mereka datang untuk memberikan klarifikasi sesuai surat/undangan yang diterima, tetapi justru utusan manajemen langsung di arahkan ke perundingan Tripartite. “Sedangkan, Kami belum mengetahui apa isi tuntutan saudara Sukardi dkk,” aku Wim Hidayat.
Karena itulah Ia membantah tuduhan perihal Memo Sepihak sebagaimana di tuduhkan oleh Sukardi dkk. “Tuduhan itu tidak lah benar,” tegas Syafruddin. Karena perusahaan menerbitkan internal memorandum pada tanggal 26 Maret 2020 berdasarkan surat edaran Bupati KSB, edaran Gubernur NTB, dan Surat Edaran Menakertrans RI dan banyak pertimbangan lainnya.
“Sehingga pimpinan Kami memutuskan untuk me lockdown dan merumahkan (Tanpa Gaji) demi mentaati dan mendukung program pemerintah RI untuk memutuskan mata rantai penularan Covid-19, demi melindungi keselamatan pekerja beserta keluarga nya,” terangnya.
Jika Sukardi dkk menuding langkah manajemen GRTH sebagai tindakan sepihak, lantas oleh pihaknya balik mempertanyakan kenapa baru mengatakan setelah 5 bulan memo itu di keluarkan. “Kenapa tidak keberatan saat hari pertama atau paling lama satu bulan saat memo itu di terbitkan agar kami sampaikan kepada pimpinan,” sesal, Wim Hidayat, menambahkan.
Apa yang terjadi saat ini murni karena dampak dari bencana nasional non alam yakni pandemi Covid-19. “Dan perusahaan kami tidak mau melawan kebijakan pemerintah,” terangnya.
Oleh Wim Hidayat kembali menegaskan, kehadiran melalui pertemuan pertama tersebut Ia selalu utusan perusahaan hanya menampung bukan menyetujui tuntutan Sukardi dkk untuk di sampai kan kepada pimpinan nya, dan baru tanggal 4 Agustus 2020 pihaknya menyampaikan surat tanggapan dari Pimpinan, tutupnya. (ts/budi)

Posted in KSB

wartawan tribun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

‘Soal Penerbitan KTA Bapaslon” DPD Partai Nasdem Dompu Mengecam Sikap Otoriter DPW Partai Nasdem

Sen Agu 10 , 2020
DOMPU,TRIBUN     DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu mengecam sikap otoriter DPW Partai Nasdem Provinsi NTB yang menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) salah satu Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Dompu dalam pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.  “Kami di DPD Partai Nasdem Dompu sangat menyayangkan diterbitkanya KTA Bapaslon Bupati dan Wakil […]