R-APBN 2021 Harus Antisipasi Ketidakpastian

Jakarta, Tribun-sumbawa.com – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk tetap waspada dan mampu mengantisipasi setiap kemungkinan, termasuk dalam merancang postur APBN Tahun 2021 mendatang. Meskipun Indonesia diproyeksikan masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Sebab, Situasi ekonomi global hingga kini masih berkembang sangat dinamis dengan pandemi Covid-19 yang melanda setidaknya 215 negara di dunia yang semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi dunia.

“Kita tetap harus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua serta masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021,” ujar Presiden dalam arahannya di rapat terbatas membahas rancangan postur APBN Tahun 2021, melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/07).

Dalam laporan yang diterima Presiden, OECD memprediksi bahwa pada 2021 mendatang perekonomian global akan mulai kembali pulih dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,8 hingga 5,2 persen. IMF bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang akan mencapai angka 5,4 persen.

“Saya kira kalau perkiraan ini betul kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Presiden.

Kepala Negara menekankan, dalam merancang postur APBN Tahun 2021 mendatang, agar dapat menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global sekaligus memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi, musti diperhatikan berbagai hal. Yakni antara lain, melakukan kalkulasi cermat terhadap angka-angka indikator ekonomi makro.

“Harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimistis, tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini,” ujarnya.

Prioritas penggunaan anggaran dan pelebaran defisit APBN tahun 2021 mendatang juga harus berfokus pada upaya pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi di berbagai sektor. Seperti reformasi di bidang kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan percepatan transformasi digital.

Presiden mengatakan bahwa sumbangan APBN pada produk domestik bruto Indonesia hanya berkisar 14,5 persen. Dengan demikian, di tengah situasi pandemi saat ini, pemerintah perlu mendorong belanja pemerintah untuk menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat yang diharapkan berimplikasi pada turut pulihnya sektor swasta dan UMKM.

“Dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit, tapi juga agar sektor swasta dan UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah dan tepat sasaran,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan jajarannya, agar tidak melupakan agenda-agenda strategis besar bangsa Indonesia, utamanya untuk dapat terhindar dari perangkap negara berpendapatan menengah. “Sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya Indonesia telah meraih predikat upper middle income country. Namun, kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang,” jelasnya. (Ts/011/Setneg)

wartawan tribun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Coklit Lebih 50 Persen, KPU Temukan Anomali

Sel Jul 28 , 2020
Sumbawa Besar, Tribun-sumbawa.com – Proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa saat ini, telah mencapai lebihd dari 50 persen. Sejauh ini telah terdapat beberapa kecamatan yang telah menuntaskan pencoklitan seperti kecamatan Ropang, dan beberapa kecamatan lain telah berada diatas 80 persen. “Memang ada kecamatan yang sudah selesai […]