Pemprov Komit Berantas Pungli

1

MATARAM, TRIBUN — Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin menegaskan, bahwa terbentuknya Satuan Petugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), bukanlah untuk mencari sebuah kesalahan para aparatur pemerintah khususnya berkaitan dengan layanan publik.

Namun lebih pada penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindakan pungli dalam proses pelayanan publik, sekaligus menciptakan lingkugan birokrasi yang bersih dan bebas dari pratek korupsi, kolusi dan nepotisne.

“Ini merupakan komitmen kami yang ditunjukkan sebagai wujud dari keseriusan Pemerintah Provinsi NTB dalam hal pemberantasan korupsi seperti pungli di lingkup Pemerintah Provinsi NTB,” terang H Muh Amin saat pembukaan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Satgaa Saberpungli di Hotel Golden Palace Kota Mataram, Kamis (20/07/17).

Dengan Perpres 87 Tahun 2016 tersebut Wagub mengajak seluruh jajarannya untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mentaati sekaligus menegakkan peraturan yang ada. Terutama berkaitan dengan pemberantadan pungutan liar dilingkup pemerintahan atau instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Maka dari itu, ia menghimbau kepada seluruh elemen untuk bersinergi dalam penegakkan hukum serta mencegah terjadinya pungutan liar dalam mewujudkan pelayanan yang bersih.

Dijabarkan H Muh Amin, berdasarkan data yang diterima saat itu olehnya, sejak dibentuknya Tim Satgas Saber Pungli ini NTB telah menangani sekitar 20 an kasus. “Dari jumlah tersebut, sebagian ditangani oleh aparat penegak hukum yang diproses secara justisi dan ada juga yang tindakan administratif yakni dengan pembenahan administrasi dan peningkatan pelayanan,” demikian Amin. (zen)

zen

One thought on “Pemprov Komit Berantas Pungli

  1. mohon maaf kepada pemerintah pemprov. di pelabuhan lembar masih terjadi pungli. beberapa minggu yang lalu saya dan beberapa keluarga (7 orang) ke bali, kami membeli 7 lembar karcis namun dalam transaksinya (yang dilaporkan ke komputer) berjumlah 6 orang. pada saat itu saya protes ke bagian penerima karcis dipelabuhan namun pihak pelabuhan mengatakan tidak ada masalah dengan hal trsebut. mohin ditertibkan. wassalam tims

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Belum Ada Regulasi Transportasi Online, Dishub NTB Konsultasi ke Kemenhub

Kam Jul 20 , 2017
JAKARTA, TRIBUN – Mengingat keberadaan transportasi online baik roda dua maupun roda empat di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berpolemik. Hal itu membuat Dinas Perhubungan NTB mendatangi Kementerian Perhubungan untuk menyinkronisasi regulasi tersebut.