DPPPA Dompu Gelar Asistensi dan Bimtek Pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

DOMPU,TRIBUN

    Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu melaksanakan Asistensi dan Bimbingan Tekhnis Pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Kabupaten Dompu, Selasa (11/2/2020).

    Kegiatan Asistensi dan Bimbingan Tekhnis Pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) digelar dalam rangka evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2019.

    Kegiatan Asistensi dan Bimbingan Tekhnis Pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Kabupaten Dompu di buka oleh Sekda Dompu, H Agus Buhari SH.M.Si.

Pembicara utama pada kegiatan Asistensi dan Bimbingan Tekhnis Pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Kabupaten Dompu yaitu, Rahmat SKM.M.Mkes Sekretaris Dinas Kesehatan Dompu, David ST,MT.,Kabid Perencanaan Sosbud Kantor Bappenda dan Litbang Dompu dan Zulkarnain S.Sos,MPH.,Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    Rahmat SKM.M.Mkes dalam pemaparanya menyampaikan, pelayanan ramah anak di Puskesmas dalam mewujudkan kabupaten Dompu yang layak anak.

Menurutnya, ada banyak Indikator kabupaten layak anak, diantaranya, regulasi  terkait persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, tersedia angaran pelaksanaan regulasi terkait fasilitas pelayanan kesehatan. Rata-rata persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, cakupan kepemilikan buku kesehatan ibu dan anak (KIA) dan angka kematian bayi, angka kematian ibu.

Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sudah mendapatkan pelatihan  konvensi hak anak. Kemitraan antara perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi. Regulasi terkait fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah anak dan program inovasi dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak.

Sementara David ST.MT.,dalam penyampaianya mengulas tentang, Rencana Aksi Daerah (RAD) kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabuaten Dompu.

Dimana kata dia, rencana aksi dalam ilmu perencanaan adalah bagian dari perencanaan strategis, yang merupakan penjabaran dan visi misi.

Rencana aksi juga merupakan penguraian dengan artikulasi yang tegas dan jelas, siapa berbuat apa, dan kapan waktunya serta hasilnya apa.

Dikatakan, rencana aksi disusun agar segala sesuatu tidak terhenti di visi dan misi akan tetapi semakin semakin mendekatkan kita kepada hasil dan berorientasi hasil.

“Rencana aksi disusun untuk menautkan jangkauan antara harapan dan kenyataan, antara perencanaan dan tindakan Ma Nggahi Rawi Pahu, “ungkapnya.

 David juga mengatakan, Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai bentuk keberpihakan, keseriusan dan langkah maju pemerintah kabupaten Dompu terhadap visi kabupaten layak anak.

Sedangkan Zulkarnain S.Sos,MPH mewakili Kadis DPPPA menjelaskan tentang kebijakan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten dompu.

Menurutnya, yang dimaksud dengan KLA, sistim pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Tujuan KLA kata Zulkarnain, untuk membangun inisitif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak dan kerangka hukum dalam definisi strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam upaya pemenuhan hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Dikatakan, mengapa dikembangkan KLA,  karena anak merupakan sumber daya manusia (harus tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi). Pengembangunan selama ini masih parsial dan segmentatif belum perduli ramah anak.

“Kedepanya harus holistik, integratif dan berkelanjutan, “ujarnya.

Zulkarnaen juga menyebut, ada 5 klaster konvensi hak anak  di era Otda diwujudkan dalam KLA, yaitu, klaster 1, hak sipil dan kebebasan, klaster II, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster III, kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster IV, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster V adalah, perlindungan khusus.

Diakhir acara, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi.(TS/RF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com