“Keberadaanya Dinilai Mengganggu” Pegawai Honda K2 Dompu Didesak Untuk Tidak Berkemah Lagi

DOMPU,TRIBUN

Pihak Pemerintah Daerah terus melakukan pendekatan secara persuasif terhadap pegawai Honorer Daerah (Honda) Dompu Kategori Dua (K2) yang menggelar aksi mendirikan tenda didepan kantor Bupati Dompu. Upaya itu akan terus dilakukan sampai pegawai Honda K2 membongkar tenda dan keluar dari halaman kantor Bupati.

Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu, Ardiansyah SE, ditemui awak media usai menemui pegawai Honda K2, Selasa (03/7/2018) mengatakan, akan terus melakukan pendekatan secara persuasif agar pegawai honda K2 Dompu segera pindah dari halaman kantor Bupati karena keberadaan tenda menganggu keindahan kantor Bupati.

“Kami tidak mengusir mereka, tapi upaya untuk meminta pegawai honda k2 segera pindah dari tempat itu akan terus kami lakukan, “Kata Kabag Humas.

Menurut Kabag Humas, masih ada cara lain yang lebih elegan untuk menyampaikan aspirasi tidak harus dengan menggelar aksi mendirikan tenda, “Bagaimanapun kita harus menjaga marwah kantor pemerintah ini,  “Ungkapnya.

Kabag Humas juga menyampaikan, bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap persoalan pegawai honda K2 ini. Bahkan, terakhir Bulan Mei 2018, BKD Dompu menghadap BAKN dan Kementrian PAN meminta penyelesaian persoalan K2 Dompu diselesaikan dengan baik.

Dijelaskanya, pengembalian CPNS yang telah diberhentikan tidak mutlak berada ditangan Bupati melainkan ada hak pemerintah atasan yang lebih berwenang.

“Pengembalian hak CPNS tentu akan dibarengi dengan pengembalian nomor NIP, sementara hak menerbitkan NIP ada ditangan pemerintah pusat, “Katanya.

Sementara itu, Johansyah korlap pegawai honda K2 ditemui dilokasi tenda mengatakan,tidak akan mundur atau sampai membongkar bangunan tenda sampai Bupati Dompu memberikan SK CPNS yang menjadi hak mereka. “Kami sudah bertekad tidak akan pulang kecuali dengan membawa SK CPNS, “Tegasnya.

Dikatakan, pihaknya telah memenangkan sidang PTUN. Maka Bupati Dompu sebagai tergugat berkewajiban untuk mengembalikan segala hak mereka yang telah dicabut oleh Bupati.

“Apa yang ditakutkan oleh Bupati Dompu sehingga tidak mau menjalankan amar putusan PTUN, “Kata Johansyah didampingi beberapa orang rekan lainya.

Menurutnya, tidak ada satupun aturan yang dilanggar oleh Bupati Dompu apabila mengembalikan SK CPNS K2 sesuai amar putusan PTUN. Sebaliknya, apabila Bupati tidak menjalankan amar putusan itu, Bupati telah melanggar aturan dimaksud.(TS/RF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com