Tolak FDS, Kantor Gubernur “Digedor” Ratusan Massa NU NTB

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat menerima massa aksi KBNU di depan Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/08/17).

MATARAM, TRIBUN – Sebagai wujud penolakkan atas Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 terkait dengan sekolah delapan jam sehari selama lima hari atau Full Day School (FDS). Ratusan massa dari Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendatangi Kantor Gubernur NTB, menyatakan sikap menolak dengan keras atas kebijak Mendikbud RI, Muhadjir Effendy terkait FDS.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin menerima secara resmi kedatangan para pengurus dan santri NU Provinsi NTB. Gubernur yang lekat disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu, menyatakan sangat menghargai atas aspirasi yang disampaikan warga NU. “Saya sebagai Gubernur menerima secara resmi aspirasi ini, dan saya akan sampaikan aspirasi ini sebagai bagian dari aspirasi warga NTB,” ujar TGB saat menerima massa aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/08).

Di hadapan ratusan pengurus dan santri yang ikut unjuk rasa, orang nomor satu di NTB itu memandang bahwa aspirasi yang disampaikan itu mengandung pesan dan nilai yang baik bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di pondok pesantren.

Terlebih aspirasi tersebut menurutnya, disampaikan oleh orang-orang baik dengan cara yang baik. Kendati demikian, ia menghimbau seluruh warga yang hadir untuk tetap menjaga serta mendoakan bangsa dan daerah agar tetap aman.  “Saya mengajak semua, warga Muhammadiyah, Warga NU, Warga Nahdatul Wathan, dan kita semua sebagai masyarakat NTB, kita jaga NTB kita, kita kokohkan persatuan. Dan kita doakan negara kita agar semakin maju,” pinta TGB.

Berkaitan dengan FDS tersebut, Guberrnur dua periode itu menyampaikan bahwa diperlukan komunikasi dan penjelasan secara detail dan utuh kepada seluruh elemen masyarakat tentang esensi kebijakan tersebut. Sehingga, dengan dialog dan komunikasi yang baik dapat menghilangkan barbagai kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. “Ada pemahaman bahwa penguatan pendidikan karakter yang akan diterapkan dalam FDS itu tidak menyebabkan pengaruh buruk terhadap satu insitusi atau sistem pendidikan yang sudah jalan,” tuturnya.

Karenanya, ia meminta pemerintah, khususnya Mendikbud RI untuk lebih mengintensifkan sosialisasi, diskusi dan dialog untuk menerima masukan dari berbagai komponen masyarakat. “Jadi, lebih banyak diskusilah,” kata TGB.

Dalam aspirasinya, warga NU menolak kebijakan sekolah lima hari tersebut karena dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran yang sudah diterapakna selama ini, khususnya di pondok pesantren. Selain itu pula, warga NU menolak kebijakan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017, bahkan dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini, khususnya di pondok pesantren. (zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com